Pages

Jumat, 13 September 2013

6 Cara Jokowi-Ahok Disiplinkan Pelajar: Jam Malam hingga Main Gendongan

Beragam permasalahan yang dialami pelajar di Jakarta menyedot perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka melakukan terobosan untuk menertibkan pelajar dengan tegas dan unik.

Duo pemimpin nan kompak ini ingin pelajar di Ibukota aman dari sasaran aksi kejahatan yang kian marak. Pemimpin pilihan warga Betawi itu juga tidak kenal lelah mengajak para pelajar untuk menghentikan budaya tawuran dan meminta lebih berkonsentrasi dalam menuntut ilmu.

Berikut 6 cara Jokowi-Ahok mendisiplinkan pelajar:

1. Jam Malam
Pemprov DKI berencana membuat aturan pembatasan jam anak di ruang publik. Hal ini untuk memberi rasa aman pada orang tua.
"Sebetulnya orang tua makin senang kalau anak-anaknya terproteksi dengan sebuah aturan," kata Gubernur DKI, Joko Widodo di Balai Kota, Kamis (12/9/2013).
Ia memahami jika aturan ini diberlakukan akan membatasi ruang gerak anak. Namun, resiko tersebut diambilnya untuk mengurangi jumlah kejahatan pada anak saat malam hari.
"Meskipun dari anaknya pasti jadi tidak bebas," terang mantan wali kota Solo ini.
Ia menyarankan para siswa untuk menggunakan transportasi publik. Seperti bus sekolah yang tidak memungut biaya. Karena itu, ia memprioritaskan pengadaan transportasi publik untuk memberi rasa nyaman bagi anak sekolah dan warga Jakarta.
"Transportasi massalnya yang dikejar," lanjutnya.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih memilih menggerakkan fungsi RT dan RW dalam menertibkan lingkungan daripada memberlakukan jam malam untuk pelajar. Menurutnya, tak semua hal bisa diatur lewat peraturan tertulis.
"Tidak semudah itu, makanya ini harus balik lagi ke sistem RT/RW yang baiklah, makanya kita bisa berdebat soal itulah," ujar Ahok.
Ahok berharap kepala lurah dan camat bersedia turun langsung ke masyarakat, menemui RT dan RW untuk dapat mengenal masalah yang ada di lingkungannya. Menurutnya, RT dan RW merupakan pihak yang terdekat dengan masyarakat, sehingga tak sedikit pelanggaran yang justru dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

2. Doyan Ngebut, Tangkap!
Ahok mengingatkan anak-anak atau pelajar yang berkendara untuk berperilaku sopan saat berlalu lintas. Jika mereka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, saran Ahok pun keras.
"Saya bilang itu ada UU Lalu Lintas jelas. Kita suka suruh kok yang kebut-kebutan ditangkap, kandangin saja kendaraannya," kata Ahok di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2013).
Ahok menyebut anak-anak atau pelajar yang kerap berkendara dengan kecepatan yang membahayakan adalah bentuk ekspresi yang salah. Bersama pemprov DKI, Ahok akan mensiasati ruas-ruas jalan di Ibu Kota yang kerap dijadikan tempat memacu kendaraan.
"Dia mau mejeng begitu kan. Kalau mau mejeng, kita juga bisa tentuin. Buat parkir, jalan-jalan tertentu kita tutup kalau malem yang tidak ganggu lalu lintas. Tapi ditutup ini ada bus yang lewat gratis. Motor Anda taruh, Anda bisa jalan-jalan. Nah jadi banyak orang kan. PKL kasih izin di situ. Nah ini simbiosisnya yang mau kita atur," ujar Ahok.
Sebelumnya, ekspresi mengabadikan jarum spedometer di angka yang tinggi oleh anak-anak atau pelajar cukup meramaikan sosial media.

3. Merokok dan Punya BB, KJP DicabutPemprov DKI akan mengevaluasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar tak dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab. Jangan sampai KJP ini jatuh ke tangan siswa yang mampu, untuk beli rokok atau gadget.
"Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk dapatkan KJP. Sebetulnya nanti murid sekolah yang akan evaluasi. Kalau ngerokok, ketahuan, kita cabut KJP. Kalau pakai BB Dakota kita cabut KJP-nya," tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membeludaknya pendaftar KJP di kawasan Jakarta Barat.
Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).
Semua orang dapat melaporkan penyalahgunaan KJP itu melalui berbagai saluran.
"Sesama teman lapor ke guru, kita buka di website, di sekolah-sekolah, di bank, semua orang bisa buat laporan," imbuhnya.
Pihaknya mengevaluasi KJP karena segera akan datang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Pemprov DKI akan mengevaluasi penggunaan KJP termasuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
"Makanya kita mau bikin, nanti negeri pun harusnya bayar semua di-BOP. Yang tidak mampu lu kasih KJP untuk bayar. Baru adil kan. Ini kita lagi kaji. Karena yang negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen. Kasihan kan sekolah-sekolah swasta murah," tuturnya.

4. Jangan Diantar Ortu
Armada bus sekolah rencananya bakal ditambah. Dengan begitu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berharap bisa mengurangi kemacetan.
"Ya tambah sedikitlah. Jangan sampai nanti semua orang tuanya, bapak ibunya, semuanya nganter anaknya pakai mobil pribadi itu kan memacetkan," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2013).
Menurut dia, operasionalisasi bus warna kuning itu juga akan dibenahi. "Diperbaiki tapi ini kan proses," ujar dia.
Ahok sebelumnya menyarankan para pelajar bisa menggunakan TransJ sebagai pengganti bus sekolah. "Lebih baik anak sekolah itu menggunakan e-ticketing. Kartu KJP dapat Anda pakai untuk tempel ke e-ticketing Trans Jakarta," imbuhnya.
Sementara itu, Ahok berencana mendorong para pelajar didorong untuk menggunakan bus TransJ sebagai bus sekolah.
"Lebih baik anak sekolah itu menggunakan e-ticketing. Kartu KJP dapat Anda pakai untuk tempel ke e-ticketing Trans Jakarta," kata Ahok.
Tapi itu belum akan dilakukan dalam waktu dekat. "Hanya saja kan kita belum berintegrasi dengan semuanya. Belum diremajakan semuanya," tuturnya.

5. Main Gendongan
Dulu lawan kini kawan. Itulah sepenggal gambaran keakraban siswa SMAN 6 dan SMAN 70. Pelajar di dua sekolah yang dahulu hobi tawuran kini telah berdamai.
Stop tawuran 'dikampanyekan' Jokowi kepada seluruh pelajar di Ibu Kota, termasuk siswa siswi di SMAN 6 dan SMAN 70.
Kisah tawuran berdarah yang berbuntut dibacoknya siswa SMAN 6 Alawy Yusianto Putra oleh Fitrah Ramadhani alias Doyok (19) kini dijadikan pelajaran yang sangat berharga.
Jokowi mengajak para siswa main gendong-gendongan dan membagi-bagikan sepeda di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).
Masing-masing 6 siswa dari 2 sekolah bergengsi itu diajak main gendongan. Sedangkan masing-masing 5 siswa dari sekolah itu diminta jalan jongkok sambil erat berpegangan tangan. Anak-anak sangat antusias dan semangat mengikuti 'permainan' ini.
Orang nomor satu di Jakarta itu juga meminta semua siswa yang hadir menghujaninya dengan sejumlah pertanyaan seputar masalah-masalah pelik di Jakarta.
Siswa-siswi saling berebutan mengacungkan jari untuk mengajukan pertanyaan kepada Jokowi. Ada yang bertanya soal banjir, macet, premanisme, hingga pelestarian budaya Betawi.
Nah...bagi siswa yang ditunjuk Jokowi untuk bertanya bisa membawa pulang sepeda. Sedikitnya 20 sepeda dibagikan kepada para siswa itu.

6. Pesta Baju Adat 
Pengumuman ujian nasional (UN) tahun ini bakal tampil beda. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta siswa-siswi di Jakarta mengenakan baju adat Nusantara di hari nan mendebarkan itu.
"Kita mulai dari Jakarta. Pas pengumuman sudah diwajibkan pakai baju adat Nusantara. Ada lomba," kata Jokowi saat santap siang di kawasan Jakarta Utara, Jumat (19/4/2013).
Jokowi mengimbau siswa-siswi peserta UN tidak melakukan aksi corat-coret dan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. "Bisa naik gunung, bersih-bersih lingkungan sekolah dan yang paling penting setelah ada kelulusan jangan ada corat-coret baju," wanti-wantinya.
Pria 51 tahun itu mengaku tidak mengantongi laporan yang memberitahukan aksi corat-coret para pelajar di Ibu Kota. "Semuanya baik-baik saja karena di Jakarta dekat dengan sumber semuanya," kata dia.
Jokowi berpendapat UN ke depan sebaiknya didelegasikan ke daerah. Dengan begitu, distribusinya lebih dekat dan daerah lebih menguasai daerahnya.
"Jangan disentralisir didistribusikan daerah lalu dikirim ke sekolah-sekolah. Jadi artinya yang dikirim dari pusat itu hanya soft copy saja. Kirim lalu cetak, bisa selesai," saran Jokowi.

sumber : di sini

0 komentar:

Posting Komentar

playlist